Komite Audit

Ketua: Drs. Indarto, S.H.
Anggota: Arya Pradana Setiadharma
Anggota: Iwan Hadiantoro

Masa jabatan 04 Maret 2025 sampai 03 Maret 2027

‍

A. Dasar Pembentukan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK Nomor 34/2014”), emiten atau perusahaan publik diwajibkan untuk memiliki fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi, di mana dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Remunerasi; dan Anggaran Dasar Perusahaan, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

‍
B. Struktur dan Keanggotaan
Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan untuk masa jabatan dari 04 Maret 2025 hingga 03 Maret 2027, dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua: Drs. Indarto, S.H.

Anggota: 1. Arya Pradana Setiadharma

Anggota: 2. Iwan Hadiantoro

C. Profil Komite pada tahun 2025, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

1. Drs. Indarto, S.H
   Menjadi Komisaris Independen pada tanggal 4 Maret 2022.
   Lahir pada tanggal 30 September 1950, ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya pada tahun 1995.
2. Arya Pradana Setiadharma
   Lahir pada 18 Januari 1984, ia memperoleh gelar Magister Teknik Industri dari Universitas Purdue pada tahun 2007. Sejak 2022, ia menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.
3. Iwan Hadiantoro
   Lahir pada tahun 1969, ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1995. Sejak tahun 2023, ia menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.

D. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Terkait fungsi Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   1. Komposisi Jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
   3. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris.

Terkait fungsi Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   1. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
   2. Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   1. Struktur Remunerasi;
   2. Kebijakan atas Remunerasi; dan
   3. Besaran Remunerasi;
6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

‍

E. Wewenang dan Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu;
3. Menjalankan tugas dengan cermat dan baik;
4. Menyusun rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
5. Menyusun laporan kegiatan selama setahun yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;
6. Melakukan koordinasi dengan Komite lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas antar komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
7. Terkait Remunerasi yang bersifat tetap, menyusun kebijakan yang paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Terkait Remunerasi yang bersifat variabel, selain memperhatikan angka 7 di atas, kebijakan yang disusun juga harus mendorong dilakukannya Prudent Risk Taking.
9. Melakukan wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

‍

Mohammad Bahruddin

Unit Audit Internal Perusahaan didirikan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 001/SK-DIR/AH/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 mengenai Pembentukan Unit Audit Internal PT Arkora Hydro Tbk untuk masa jabatan dari 04 Maret 2025 hingga 04 Maret 2028, yang dipimpin oleh Mohammad Bahruddin.

Anggaran Dasar Unit Audit Internal ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, di mana Dewan Direksi Perusahaan telah memperoleh persetujuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Arkora Hydro Tbk Nomor 002/02/ KOM-AH/VI/2023 mengenai Penunjukan dan/atau Perubahan Unit Audit Internal pada tanggal 27 Juni 2023.

‍

A. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Rencana kerja Audit Internal 2024 telah mendapatkan persetujuan Direktur Utama serta telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Audit Internal.
2. Sistem pengendalian internal senantiasa dievaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaannya setiap semester.
3. Sejumlah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan secara efektif dan efisien:
   
   • Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan operasional pada masing-masing bidang, yaitu keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, operasional, pemasaran, serta teknologi informasi;
   • Melaksanakan cash count dan rekonsiliasi bank guna memastikan kas terkontrol dengan baik;
   • Meninjau stock opname terhadap persediaan, baik itu barang jadi, bahan baku, bahan pembantu, atau suku cadang;
   • Mengkaji efisiensi atas penggunaan jumlah bahan baku terhadap output produksi;
   • Memantau dan mengevaluasi bahan bakar minyak;
   • Memeriksa penjualan/distribusi dan piutang usaha;
   • Memeriksa pembelian dan utang usaha; dan
   • Memeriksa Laporan Keuangan.
4. Mengadakan pembahasan atas temuan dan rekomendasi perbaikan dengan masing-masing manajer Perseroan.
5. Laporan hasil audit telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindaklanjut perbaikan yang telah disarankan secara berkala kepada seluruh bidang di Perseroan.
7. Rapat dengan Komite Audit telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali untuk membahas hasil audit dan pengendalian internal.
8. Program untuk meningkatkan mutu kegiatan audit telah dilaksanakan di tahun 2024.
9. Tidak terdapat hal-hal yang memerlukan pemeriksaan khusus tahun 2024.

‍

B. Wewenang Audit Internal

Agar pelaksanaan fungsi dapat maksimal, Audit Internal diberikan kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; serta
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal.